logo-responsive

Artikel : DIKLAT TATA NASKAH DINAS MENUJU TATA ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG BAIK 

 

 

Oleh : Surya Subur, M.Pd

( Widyaiswara BDK Banjarmasin )

Editor :  bangyoes

Abstrak

 Diklat Tata Naskah Dinas menuju Tata Administrasi Perkantoran Yang Baik. Bertujuan untuk menggugah manajerial kediklatan dan instrnasi terkait agar bersinergi dalam meningkatkan SDM lembaga, yakni PNS / ASN. Sumber daya yang ditingkatkan adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi pengadministrasi perkantoran dalam hal ini adalah tata persuratan dan kearsipan. Maju dan berkembangnya pelayanan kepada publik oleh lembaga, semisal Kementerian Agama sangat ditentukan oleh sikap profesionalisme karyawan, pemimpin dan sistem yang mendukung. Tata administrasi yang baik diyakini sangat mendukung tentang pelayanan yang paripurna. Tata surat yang baik dan arsip yang baik akan mempercepat pelayanan dan mendukung pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci: Diklat Tata Naskah Dinas

 

I. Pendahuluan

     Dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dituntut adanya kemampuan dan kemahiran profesional di bidang tugasnya. Jika ia seorang karyawan harus mampu memahami dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang karyawan. Jika ia seorang pemimpin membutuhkan kemahiran manajerial agar dapat mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya kepada pencapaian tugas pokok, sasaran dan misi organisasi, di samping itu dituntut pula pengetahuan dan keterampilan teknis yang memungkinkan mutu hasil pelaksanaan organisasi sesuai dengan yang diharapkan.

       Untuk membentuk sumber daya yang profesional yang diharapkan mampu mewujudkan tata administrasi yang baik di dalam sebuah organisasi pemerintahan, diperlukan keinginan yang kuat dari karyaan dan dari pemimpin lembaga. Keinginan tersebut terkait dengan kebutuhan lembaga terhadap sumber daya yang ada untuk menata administrasi perkantoran yang baik.

       Untuk mewujudkan hal tersebut diklat tata naskah dinas merupakan solusi meningkatkan sumber daya manusia agar profesional dalam bidang tugasnya, yakni menata administrasi perkantoran yang implementasinya adalah menata persuratan dan kearsipan dalam sebuah lembaga pemerintah.

     Diklat tata naskah dinas merupakan diklat teknik substantif yang membekali peserta memahami dan mampu melaksanakan tata naskah dinas di instansi/lembaga tempat ia bertugas. Namun pada kenyataannya apa yang menjadi wacana tidak serta merta sesuai sesuai dengan fakta. Hal ini terjadi karena ketersediaan sumber daya yang terbatas di lingkungan lembaga.

     Di samping itu,  permasalahan yang  muncul ketika peserta diklat dari PNS mengikuti kegiatan diklat tersebut sebagian tidak sesuai dengan kompetensi pegawai berdasarkan uraian tugas. Dan masih ada sebagian peserta setelah mengikuti diklat tidak membawa pengaruh besar terhadap uraian tugas sehingga output yang dihasilkan kurang memiliki kompetensi dibidang administrasi kantor.

        Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian Keputusan Presiden Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 2004, Keputusan Menteri PAN RI Nomor : 25/KEPM.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, pembinaan karir menjadi tolak ukur kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan; Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pemerintah;

      Kesemuanya itu bertujuan untuk melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara yakni membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik,  bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    Berdasarkan peraturan di atas maka pegawai yang mengikuti kegiatan diklat administrasi Tata Naskah Dinas merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kualitas calon atau pegawai dan nantinya diharapkan akan mendapat perhatian dari pimpinan sesuai dengan UU Nomor : 43 Tahun 1999 dan PP Nomor : 53 Tahun 2010 yang membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil yang berdampak kepada pembinaan karir pegawai negeri sipil, dalam hal mengelola administrasi perkantoran menuju yang lebih baik.

 

II. Permasalahan

       Permasalahan muncul ketika peserta diklat mengikuti kegiatan diklat tata naskah dinas dan semakin dilaksanakan diklat tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap tata administrasi perkantoran yang baik. Hal ini terjadi sebagian peserta tidak mempunyai kesesuaian teoritis dengan kenyataan di lapangan, sehingga apa yang diterima di diklat tidak bisa diterapkan di unit kerjanya masing-masing, juga bagi PNS sebagian tidak sesuai dengan kompetensi pegawai berdasarkan uraian tugas. Dan masih ada sebagian peserta diklat setelah mengikuti diklat tidak  membawa pengaruh besar terhadap uraian tugas sehingga output yang dihasilkan kurang diberdayakan sesuai tugas dan fungsi dibidang administrasi.

 

III. Perumusan Masalah

       Dari uraian di atas masalah yang muncul adalah apakah melalui pelaksanaan diklat Tata Naskah Dinas dapat merealisasikan kondisi sumber daya yang dibutuhkan  oleh lembaga dengan sumber daya yang tersedia sehingga hasil diklat tata naskah dinas dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi lembaga pemerintah ?

IV. Pembahasan

A. Pengertian Diklat

       Berdasarkan Impres Nomor : 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan diklat dikatakan bahwa diklat PNS adalah : Pendidikan yang dilakukan PNS untuk meningkatkan kepribadian pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai PNS. Sedangkan pelatihan adalah proses belajar yang dimaksudkan untuk mengubah kompetensi kerja seseorang sehingga ia dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya ( Modul TOT LAN ). Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 bahwa pegawai negeri sipil perlu mengikuti diklat yang mengarah pada :

  1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;
  2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan / atau kepemimpinannya;

Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

     Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebaai berikut :

  1. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;
  2. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;
  3. Sistem Diklat meliputi proses idnetifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat;
  4. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

      Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan berorientasi pada aspek keilmuan dan pengetahuan dan juga nilai-nilai moral pegawai. Sementara latihan berorientasi pada keterampilan yang dikuasi oleh peserta diklat. Dalam diklat Tata Naskah Dinas, pengetahuan yang dimaksud adalah landasan teoritis keilmuan tentang tata naskah dinas, seperti tata persuratan dan tata kearsipan. Bagaimana mengonsep surat dinas, margin pengetikan, dan sebagainya. Tetapi latihannya adalah mengacu pada keterampilan peserta diklat dalam mengoperasikan perangkat pendukung tata persuratan tersebut.

       Alasan kedua bahwa dalam pembinaan karir bagi pegawai perlu meningkat kompetensinya dengan mengikuti diklat berdasarkan rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1979 pada pasal 2 yaitu tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja, adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai negeri sipil, seperti yang terdapat pada pasal 4 yaitu : hasil penilaian pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil dituangkan Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai.

       Dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai di atas orientasi pelayanan merupakan bagian utama. Hal ini kemampuan ASN/PNS dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang paling diukur keberhasilannya, baru integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama, terakhir adalah aspek kepemimpinan.

Diklat dilaksanakan untuk membentuk karakter sumber daya yang berorientasi pada penguasaan konten dan pelaksanaan secara profesionalitas.  

A. Pengertian Tata Naskah Dinas

         Untuk lebih memahami tata naskah dinas pada Kementerian Agama secara keseluruhan terkait dengan regulasi yang ada sebagai dasar hukum diantaranya adalah:

  1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan tentang perundang-undangan;
  2. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  3. PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan;
  4. Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. PMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pencabutan PMA Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim;
  7. KMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama;
  8. Peraturan kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas.

Hal di atas merupakan dasar berpijak dari seorang profesional pada bidangnya. Kajian menyeluruh tentang aspek pengadminitrasian perkantoran termaktub dalam dasar-dasar di atas. Juga tentang definisi naskah dinas dan sebagainya.

      Secara sederhana pengertian tata naskah dinas adalah sebagai alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis yang dapat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sekedar memberikan acuan tentang lingkup naskah dinas, kutipan PMA Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Tata naskah dinas   terdiri dari naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, dan telaahan staf.

  1. Naskah dinas arahan terdiri dari:
  2. Peraturan Menteri Agama,
  3. Keputusan,
  4. Instruksi Menteri Agama,
  5. Pedoman,
  6. Petunjuk Pelaksanaan,
  7. Standar Operasional Prosedur,
  8. Surat Edaran, dan
  9. Surat Tugas.
  10. Naskah Dinas Korespondensi terdiri dari:
  11. Naskah Dinas Korespondensi Internal meliputi nota dinas dan memorandum;
  12. Naskab Dinas Korespondesi Eksternal berupa surat dinas; dan
  13. Surat Undangan.
  14. Naskab Dinas Khusus meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, dan pengumuman.
  15. Laporan;
  16. Telaahan Staf;
  17. Formulir; dan
  18. Naskah Dinas Elektronik.

Aturan tata naskah dinas yang terpapar sangat jelas pada dasar-dasar hukum di atas  hendaknya menjadi santapan bagi ASN untuk mengembangkan perkantoran yang lebih baik.       

      Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 Tentang Perubahan UU NO. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa : “ Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.

          Menurut Handayaningrat (1999) bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diertai tugas dalam seautau jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempatan pegawai negeri, ( Nainggolan: 1987 ).

         Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undangdasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna,berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara.

         Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ). Tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil. Terwujudnya korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, professional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih professional di dalam membangun pemerintahan yang baik.

          Memperhatikan  PP Nomor : 53 Tahun 2010 pasal 1 bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil harus memiliki disiplin yakni  kesanggupan Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

            Adapun penafsiran dari PP Nomor : 53 Tahun 2010 mengenai disiplin yang berpengaruh kepada kompetensi pegawai adalah berkaitan dengan reward dan punishment. Burhus Frederick ( seorang ahli psikologi ) salah satu tokoh yang melahirkan teori reward dan punishment, hal bermula dari eksperimen pada tikus putih yang ada dalam kotak. Tujuan dari eskperimennya adalah untuk menguji tentang perilaku kondisioning. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa dalam membentuk suatu perilaku bisa menggunakan reward ( reinforcement positif ). Dan juga bisa menggunakan punishment ( reinforcement negatif ).

            Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. Metode ini bisa meng-asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yuang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya.

            Sementara punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk reinforcement yang positif, maka punishment sebagai bentuk motivasi. Tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. Jadi, hukuman yang dilakukan mesti bersifat pedagogies, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik.

          Masalah kompetensi pegawai sangat penting bagi pegawai negeri sipil untuk menciptakan pegawai negeri yang profesional maka dalam rangka pembinaan karir yang lebih baik perlu adanya dilaksanakn diklat yang menunjang kompetensi pegawai dalam hal ini yang berhubungan dengan uraian tugas pegawai agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah merupakan wadah pegawai negeri sipil.

          Pengertian organisasi adalah jaringan kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan kontinue untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan didalamnya terdapat tata cara bekerjasama dan hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi tidak hanya sekedar wadah tetapi juga terdapat pembagian kewenangan, siapa mengatur apa dan kepada siapa harus bertanggung jawab.

           Organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Dari sudut pandang obyektif, organisasi berarti struktur, sedangkan berdasarkan pada pandangan subyektif, organisasi berarti proses. Kaum obyektivis menekankan pada struktur, perencanaan, kontrol, dan tujuan serta menempatkan faltor-faktor utama ini dalam suatu skema adaptasi organisasi, sedangkan kaum subyektivis mendefinisikan organisasi sebagai perilaku pengorganisasian ( organizing behavior ). Organisasi sebagai sistem sosial, mempunyai tujuan-tujuan kolektif tertentu yang ingin dicapai.

           Kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya pendapat lain juga menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian, kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.

         Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi privat. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu sama lain. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-beda. Para pejabat birokrasi, misalnya seringkali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas pelayanan sebagai ukuran kinerja. Pelayanan dalam sebuah lembaga tentu saja terkait dengan penata-adminitrasi-an yang baik.

     Dari kajian literatur yang didapat ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan yang baik, yakni :

  1. Responsivitas ( responsiveness ) : menggambarkan kemampuan karyawan dalam menjalankan misi dan tujuannya terutma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan program, organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat.
  2. Responsibilitas ( responsibility ) : pelaksanaan kegiataan yang dilakukan oleh karyawan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan mencocokan pelaksanaan kegiatan program organisasi dengan prosedur.
  3. Akuntabilitas ( accountability ) : menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan karyawam dalam organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat.

Dari keseluruhan uraian di atas kata kunci yang tepat dalam menuju adminitrasi yang baik pada sebuah organisasi pemerintahan/publik adalah adanya tenaga-tenaga profesional yang berintegritas, selalu termotivasi dalam bekerja, penuh tanggung jawab, dan dapat dipertanggung jawabkan segala pekerjaannya. Diklat tata naskah dinas sangat mendukung jalannya pengadministrasian yang baik. Dengan kemampuan SDM yang profesional didukung oleh manajerial yang handal maka pelayanan publik dapat berjalan dengan baik karena sistem tata administrasi yang baik.

 

V. PENUTUP

  1. Kesimpulan

       Untuk menciptakan PNS profesional dan berkualitas dalam menata administrasi perkantoran yang baik diperlukan Diklat Tata Naskah Dinas sebagai bekal melaksanakan tugas. PNS dituntut selalu meningkatkan  pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan  pekerjaan, selain itu perlu adanya sistem reward and punishment untuk meningkatkan disiplin SDM aparatur yang masih rendah dengan perubahan perilaku yang mendasar. Hal itu terjadi melalui revitalisasi pembinaan kepegawaian dan proses pembelajaran dengan membangun komitmen kuat dalam mengemban tugas sebagai PNS, disertai pengembangan sistem reward dan punishment yang tepat dan efektif.

2. Rekomendasi

      Untuk kontinuitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  diperlukan di samping diklat juga sarana penunjang bagi implementasi hasil diklat pada lembaga dimana ia bertugas. Sehingga diperlukan kesungguhan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan suasana kerja yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi pegawai yang bersangkutan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 Arifin E. Zainal, 1996, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas, Jakarta

X. Buditanto ( Alih Bahasa ), 1991, Manajemen Perkantoran Modern ( Modern Office Management Oleh

                               Geoffry Mills dkk ), Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1999, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta :

                               Gunung Agung.

Inpres No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim;

KMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama;

Komaruddin, 1981, Manajemen Kantor, Teori dan Praktek, Bandung.

Ma’moeri, Endar, 2000, Administrasi Perkantoran, LAN, Jakarta.

PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan;

Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pemerintah;

PMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pencabutan PMA Nomor 16 Tahun 2006  Tentang Tata Persuratan Dinas di

                             Lingkungan Kementerian Agama;

Peraturan kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas.

Rubrik bebas, Implementasi Sistem Manajamen Mutu ISO 9001 : 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai.

                             Soetrisno, Brisma Renaldi, 2002, Manajemen Perkantoran Modern, LAN Jakarta.

Surat Keputusan Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004, Tentang Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

 

The Liang Gie. 1992. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.

 

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan tentang perundang-undangan;

 

UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

 

Wahyudi Hari Siswanto, Membentuk SDM PNS yang Unggul dan Juara.