logo-responsive

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

 

Penulis : Drs. H. Mansur, M.Pd.I. Widyaiswara BDK Banjarmasin

Editor : bangyoes

 

ABSTRAK

Istilah poligami sudah merupakan hal yang umum dalam masyarakat Islam. Dibolehkannya poligami dengan beberapa syarat diantaranya berlaku adil dan harus mendapat izin istri pertama. Dari poligami, ada beberapa permasalahan yang timbul diantaranya tentang harta bersama. Artikel ini akan menjelaskan tentang harta bersama dalam pandangan undang-undang Perkawinan  di Indonesia. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah. Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya ( poligami ) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu masing-masing istri mendapatkan bagian seperdua,

Kata kunci: Harta bersama, poligami

PENDAHULUAN

Istilah Perkawinan Poligami sudah merupakan hal yang sangat umum dalam perbincangan masyarakat, khususnya masyarakat  Islam, bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga mencapai empat orang bila bisa berlaku adil. Dasar kebolehan berpoligami  tersebut hingga mencapai empat orang perempuan disebutkan dalam  Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan  Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri

2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya

3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Manakala Perkawinan Poligami itu terjadi, akan berakibat adanya ikatan hak dan kewajiban antara suami isteri, terlebih lagi pada isteri kedua, ketiga dan keempat. Salah satu hak dan kewajiban suami isteri adalah tentang persoalan harta bersama. Ditengah tengah masyarakat banyak timbul masalah, salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Permasalahan itu timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang terbaik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk jalan penyelesaiannya.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Selanjutnya di Pasal 37 dinyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. 

Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang ( Poligami ) kecenderungan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan tidak mengindahkan bagian isteri satu sama lainnya, maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta bersama tersebut, Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, karena mengingat dalam perkawinan poligami ini ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami ini adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan, karena dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

A. Identifikasi Masalah

  1. Adanya ketidakadilan seorang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
  2. Pelaku poligami tidak didasarkan pertimbangan ekonomi yang mapan
  3. Perkawinan Poligami tidak dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku
  4. Pembagian harta bersama tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan sbb;

  1. Apa arti Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan
  2. Bagaimana Pembagian Harta bersama dalam perkawinan poligami

C. Tujuan dari penulisan ini untuk :

  1. Mengetahui pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan
  2. Memberikan pemahaman tentang pembagian harta bersama yang ditimbulkan akibat pernikahan poligami, menurut perundang-undangan Perkawinan,

 

PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta Bersama

 

Harta bersama dalam undang-undang 1 Tahun 1974 pengaturannya dimuat dalam Bab VII pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan pasal 37. Dijelaskan :

Pasal 35 Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 (1)  Mengenai harta bersama Suami atau Isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 (1)   Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama di atas menurut hukumnya masing-masing.

Jelaslah bahwa harta bersama yang penulis kemukakan pada bagian ini yang perumusannya berbunyi: “Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama”

Dalam hal pencampuran harta milik suami atau harta milik isteri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata, tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
  2. Dapat pula ditetapkan dengan undng-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami isteri tersebut.
  3. Pencampuran harta benda suami isteri dapat pula dilakukan dengan kenyataan kehidupan suami isteri.

 

B.  Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada XIII pasal 96 dan 97 mengenai pembagian harta bersama ini dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 96  ayat :

(1)  Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

(2)  Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suami hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 : Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka dapatlah dipahami bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan melalui usaha suami isteri baik secara bersama-sama atau salah seorang diantara mereka adalah merupakan harta bersama dan apabila disuatu hari perkawinan putus, baik karena kematian, thalak atas permohonan pihak suami atau perceraian karena atas gugatan pihak isteri, maka harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan, bahwa harta bawaan, harta yang diperoleh dengan jalan hibah ( pemberian ) dari pihak masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh melalui warisan harus dipisahkan terlebih dahulu kecuali kalau harta tersebut telah dilakukan perjanjian, maka ia juga ikut terbagi.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami . Pasal 94 ayat (1) menyebutkan : “ Harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang masing masing terpisah dan berdiri sendiri”

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua dan seterusnya. Ayat (2) dalam pasal yang sama mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini :

“ Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat “

Ketentuan harta bersama dalam perkawinan poligami juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami berlaku ketentuan :

  1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya
  2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
  3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Jadi jelasnya bahwa istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama.

Pembagian Harta bersama dalam Perkawinan Poligami dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinana dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Kedua,  ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (2) di atas tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat ( seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian ) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 ( sepertiga ) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

Contoh : suami selama terikat perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 100.000.000 ( seratus juta ), dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta ), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah 70.000.000 ( tujuh puluh juta ). Jika suami membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua 50.000.000 ( lima puluh juta ), maka harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang nilainya 100.000.000 ( seratus juta );

Ketiga,bila terjadi pembagian harta bersama bagian suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian,

cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah ¼ x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Keempat, harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan;

Kelima , ada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama;

Keenam, dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud angka (6) di atas, permohonan penetapan izin poligaim harus dinyatakan tidak dapat diterima.

 

KESIMPULAN

Dengan beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

  1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  2. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersamanya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama.
  3. Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

 

Daftar Pustakaan

Asnawi, Mohd, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Semarang: Perwakilan Departemen Agama, 1975.

Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Bumi     Restu, 1974.

Departemen Agama RI., Himpunan Fatwah Pengadilan Agama, Jakarta: Proyek pembinaan Agama, 1980 / 1981.

Elise T Sulistini, dkk,2002, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata, Bina Aksara, Jakarta

Ismuha, H., Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Latif Djamil, H.M., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghaliah Indonesia, 1982.

Ramulyo, Idris, Mohd., Akibat Yuridis dari Perkawian di Bawah Tangan, Jakarta : Majalah Hukum dan Pembangunan tahun X, 1982.

———-, Himpunan Kuliah Hukum Islam II, Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1981.

Moh. Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang R.I. tentang Perkawinan, Semarang, 1975, h. 81 dan 82

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang 1978.

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.

Ismuha, pencaharian bersama suami isteri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung,Citra Umbara.