logo-responsive

KEMBALI KE DEMOKRASI PANCASILA ( Esensi Diklat Revolusi Mental )

 

KEMBALI KE DEMOKRASI PANCASILA ( Esensi Diklat Revolusi Mental )

 Oleh : Surya Subur

( Widyaiswara pada BDK Banjarmasin )

 Editor : bangyoes

 

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

       Dalam sebuah sambutan kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ), mengungkapkan bahwa nation building tidak mungkin maju tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah pengelolaan ( mismanagement ) negara telah membawa bencana besar nasional. ( Adi Suryanto, 2016 ).

Salah satu bentuk kesalahan manajemen dalam sebuah negara adalah dilupakannya demokrasi Pancasila sebagai wadah mengemukakan pendapat, usulan, inspirasi yang berlandaskan Pancasila.

     Setelah kurang lebih 70 tahun Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan negara, bangsa ini lebih diliputi pesimisme, ketimbang optimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Martin Seligman,  optimislah yang mendorong kesuksesan. Impian kemajuan suatu bangsa tidak bisa dibangun dengan pesimisme ( Jojo Raharjo, 2015 ).

Tentu saja bukanlah optimisme yang buka, melainkan suatu optimisme dengan mata terbuka. Suatu harapan yang terjebak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Upa menyemai demokrasi harus memperkuat kembali visi demokrasi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, dan keampuhannya mengantisipasi masa depan.

     Pancasila sesungguhnya bisa memberikan landasan visi transformasi sosial yang demokratis, holistik dan antisipatif. Berdasarkan pandangan hidup Pancasila, perubahan sistem demokrasi merupakan fungsi dan perubahan pada ranah politikal ( sila ke-4 ).Demokrasi Pancasila yang menjadi landasan bangsa adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat ( kekuasaan warganegara ) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

         Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara ( eksekutif, yudikatif dan legislatif ) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas ( independen ) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya ( konstituen ) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

       Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (  mempunyai hak pilih ).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

 

B.  Identifikasi Masalah

      Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi.

Pertama, demokrasi liberal dimasa kemerdekaan.

Kedua, demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin.

Ketiga, demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto; dan

Keempat, demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah dengan judul Kembali Ke Demokrasi Pancasila.

 

C. Permasalahan

         Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah ” Bagaimanakah Esensi Kembali Ke Demokrasi Pancasila, alasan dan aspek penguatnya ?”

 

II. KERANGKA TEORITIK

A. Pengertian Demokrasi

     Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut Internasional Commision of Jurits, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people, and for the people ), sedangkan Menurut C.F Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

B. Pengertian Demokrasi Pancasila

          Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Demokrasi ini juga mempunyai kesadaran akan nilai-nilai religius, berbudi pekerti luhur, dan merupakan proses yang berkesinambungan.

           Demokrasi Pancasila bisa juga diartikan sebagai sistem pengorganisasi negara yang dilakukan oleh rakyat dan dengan persetujuan rakyat. Intinya adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Yang mencakup tidak hanya politik saja, melainkan mencakup semua aspek kehidupan.   

C. Landasan-landasan Demokrasi

  1.  Pembukaan UUD 1945

a. Alinea pertama

    Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

b. Alinea kedua

   Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan     makmur.

c. Alinea ketiga

   Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan     kebangsaaan  yang bebas.

d. Alinea keempat

   Melindungi segenap bangsa.

   2. Batang Tubuh UUD 1945

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan adalah ditangan rakyat.

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 6

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 24 dan Pasal 25

Peradilan yang merdeka.

Pasal 27 ayat 1

Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Pasal 28E UUD 1945 ayat 3

setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

  1. Sila keempat Pancasila

    kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksajaan dalam perwakilan

 

D. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

       Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

     Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

        Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel ( accountable ), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

 

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

      Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan social dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu system politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menihindarkan timbulnya dictator perorangan, partai atau militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode:

  1. Periode 1945-1959 ( Masa Demokrasi Parlementer )

       Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

  1. Periode 1959-1965 ( Masa Demokrasi Terpimpin )

     Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsure social-politik semakin meluas.

  1. Periode  1966-1998 ( Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru )

       Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidaka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

  1. Periode 1999- sekarang ( Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi )

        Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan demokrasi setelah pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kearah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( walfare state )

  1. Demokrasi Era Reformasi

       Dewasa ini, hampir seluruh warga di dunia mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu Negara ke Negara lain. Dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Hakekat kekuasaan di tangan rakyat adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

  1. Wacana Kembali ke Demokrasi Pancasila

            Wacana kembali ke demokrasi Pancasila, tidak terlepas kondisi pelaksanaan demokrasi yang telah dilalui oleh bangsa ini yang belum mendapatkan pola yang jelas dalam menerapkan demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Demokrasi yang dicederai oleh kondisi yang sulit dicari pembenaran, karena masing-masing periode telah menjalankan sistem demokrasi di masanya. Karenanya kerinduan untuk menjalankan Pancasila sebagai wadah berdemokrasi kian gencar digaungkan melalui berbagai kegiatan, dan sekarang menjadi fokus perbaikan bagi bangsa dan negara, melalui wacana revolusi mental. Gerakan revolusi mental, pada hakikatnya adalah gerakan menghidupkan kembali landasan Idiil Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghidupan kembali nilai-nilai luhur yang dikandung dalam Pancasila sebagai pijakan bermasyarakat dan bernegara.

Prinsip demokrasi Pancasila sebenarnya dalam Negara Indonesia  telah tercantum dalam suatu  Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi :

….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Selain tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, prinsip demokrasi Indonesia juga tercantum dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi:” Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

      Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Selain itu, juga tercantum dalam Pasal UUD 1945 hasil amandemen dengan mewujudkan sisitem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden Pasal 6A ayat (1).

Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif pasal 4-16, legislatif Pasal 19-22 dan yudikatif Pasal 24 UUD 1945. Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 :

  1. Demokrasi  Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD 1945

          Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Unsur-unsur sistem pemerintahan yang demokratis Pancasila :

–    keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik

–    tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara

–    tingkat kebebasan/ kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara

–    suatu sistem perwakilan

–    suaru sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

         Di dalam kehidupan kenegaraan dengan sistem demokrasi, ada Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi Pancasila. Untuk negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara lain seperti Indonesia. Lembaga-lembaga negara/ alat kelengkapan negara :

–    Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR)

–    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

–    Presiden

–    Mahkamah agung (MA)

–    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Supra Struktur Politik meliputi:

Infra Struktur Politik meliputi:

 

–          Lembaga Legislatif

–          Lembaga Eksekutif

–          Lembaga Yudikatif

–      Partai Politik

–      Golongan

–      Golongan Penekan

–      Alat Komunikasi Politik

–      Tokoh- tokoh Politik

 

      Dalam sisitem kenegaraan, Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik masing-masing saling mempengaruhi. Dalam sisitem demokrasi, mekanisme interaksi antara Supra Struktur Politik dapat dilihat dalam proses penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik. Keputusan politik itu merupakan input dari Infra Struktur Politik yang kemudian dijabarkan oleh Supra Struktur Politik.

  1. Penjabaran Demokrasi Pancasila Menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

       Hal ini dapat ditemukan dalam konsep demokrasi Pancasila sebagaiman terdapat dalam UUd 1945 sebagai “Staats fundamental norm” yaitu “….suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” ( ayat 2 ). Selanjutnya, di dalam penjelasan UUD 1945 tentang sisitem pemerintahan Negara III dijelaskan “Kedaulatan rakyat….”

Jadi, sistem demokrasi Pancasila  sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 hanya memuat dasar-dasarnya saja dan memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan kekuasaan Negara.

       Salah satu implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat Pemilu merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Masalah Pemilu ditur dalam UUD 1945 tentang Pemilihan Umum Bab VII B Pasal 22E sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 ke – 3 Tahun 2001 yang berbunyi :

  1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
  2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,  dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
  3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
  4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
  5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
  6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang.

       Undang-Undang tentang Pemilu yang berlaku saat ini adalah UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu untuk anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang kemudian diganti UU No.4 tahun 2000 karena UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003, kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, melainkan oleh UUD.

Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan UUD 1945.

        Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan dalam pelaksanannya menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Menurut Pasal 25 UU No.12 tahun 2003, tugas dan wewenang KPU adalah :

  1. merencanakan penyelenggaraan KPU
  2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu
  3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu :
    1. menetapkan peserta pemilu
    2. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
    3. menetapkan tanggal,waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
    4. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
    5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
    6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur UU.

       Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan Peserta pemilu adalah parpol untuk calon anggota legislative dan perseorangan untuk calon anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2003.

       Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan hak yang sama bagi warganya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Menurut pasal 14 UU No.12 Tahun 2003, untuk dapat didaftar sebagai pemilih, pemilih harus berumur 17 tahun atau sudah kawin, tidak terganggu jiwanya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Sedangkan untuk manjadi calon anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, syarat-syaratnya adalah berumur 21 tahun/ lebih, bertakwa kepada Tuhan YME, berdomisili di wilayah NKRI, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat, setia kepada Pncasila, UUD dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, bukan bekas anggota partai komunis termasuk organisasi massanya, bukan orang yang terlibat dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan yang memiliki hokum tetap, tidak sedang menjalani tindak pidana penjara, sehat jasmani dan rohani serta terdaftar sebagai pemilih.

       Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, DPR beserta Presiden menyusun UU No. 31 tahun 2002 tentang Parpol. Parpol mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politis, sosialisasi. Komunikasi dan rekuiretmen politik. Tujuan parpol secara umum adalah melaksanakn cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

          Secara umum, pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru dianggap oleh kebanyakan masyarakat tidak berlangsung secara demokratis. Berbagai strategi dihalalkan oleh sebuah partai yang berkuasa pada saat itu untuk terus memenangkan pemilu. Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden, memberikan angin segar di tengah masyarakat yang sedang haus akan pendidikan politik dan berhasrat untuk belajar berdemokrasi.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di indonesia yang dianggap dunia internasional sebagai yang paling demokratis. Dengan menambahkan asas jujur dan adil di belakang langsung, umum, bebas, rahasia, pemilu 1999 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh lembaga independen bernama KPU.     

      Pelaksanaannyapun sangat terbuka di bawah pengawasan dari berbagai lembaga pengawas independen, baik lokal maupun asing. Perubahan positif juga terjadi pada susunan dan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif. Kini, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR karena Presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat sehingga peran lembaga legislatif hanya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Pemilu 2004 dan 2009 menggunakan sistem yang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu multipartai. Hanya bedanya, pada pemilu 2004 dan 2009 menggunakan dua sisitem sekaligus yaitu sistem distrik untuk anggota DPD dan sisitem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Walaupun agak ganjil dalam penggunaan dua sisitem secara sekaligus, tetapi ini merupakan hal yang lumrah bagi sebuah negara yang masyarakatnya sedang dalam tahap belajar demokrasi.

         Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno ( setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru ) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.

    Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.

       Demokrasi Pancasila yang diharapkan bangsa Indonesia adalah demokrasi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berdemokrasi. Nilai utama adalah tentu saja adalah pengejawantahan dari nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan pemahaman bahwa bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan agamanya masing-masing akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama tentu akan memberikan warna tersendiri dalam alam demokrasi di Indonesia (sila IV) Pancasila.

 

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

        Demokrasi Pancasila diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan sepenuhnya pelibatan rakyat dengan menerapkan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.

Penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja.

B. Rekomendasi

         Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka direkomensasikan bahwa untuk mengimplementasikan demokrasi Pancasila sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali, maka Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan di era reformasi ini, harus benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar, sehingga kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia

 Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga.

http://e-dukasi.net/

 http://id.wikipedia.org/

Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, 2008. Mencuri Uang Rakyat:: Kajian Korupsi Di

                           Indonesia, Jaka Aksara Foundation, Jakarta.

Mustopadidjaja AR, 2008. Dimensi-Dimensi Pokok SANKRI, LAN-RI, Jakarta.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2008.,2008., Pedoman Penyusunan Karya Tulis

                            Ilmiah Bagi Widyaiswara., Jakarta : LAN