logo-responsive

MENGENAL GRATIFIKASI

 

Mengenal Gratifikasi

O l e h :

Muhammad Yudil Khairi

(Widyaiswara Ahli Muda BDK Banjarmasin)

Editor : bangyoes

     Korupsi merupakan suatu permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

      Peraturan – peraturan yang mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1957, dimulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat, selanjutnya ditahun 1960, Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, masa Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999.

    Banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, tapi walaupun peraturan sudah ada, masih saja praktik korupsi terjadi.

Menurut Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yang terdiri dari :

  1. Kerugian keuangan negara;
  2. Suap menyuap;
  3. Pemerasan;
  4. Perbuatan curang;
  5. Penggelapan dalam jabatan;
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
  7. Gratifikasi

      Salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah Gratifikasi. Dalam tulisan ini, akan membahas apa itu Gratifikasi, tata cara pelaporan penerimaan Gratifikasi, penanganan laporan dan penetapan status Gratifikasi, serta Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan ancaman hukuman bagi pelaku Gratifikasi.

Apa itu Gratifikasi

      Gratifikasi, tentu kita sering mendengar kata Gratifikasi, namun apakah kita sudah mengerti dan memahami apakah itu gratifikasi. Gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda, “Gratificatie” , atau Bahasa Inggrisnya “Gratification“ yang diartikan hadiah uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998) Gratifikasi diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

      Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

      Definisi di atas menunjukkan bahwa Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi Gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Ada beberapa contoh penerimaan Gratifikasi, diantaranya yakni :

  • Seorang pejabat negara menerima “uang terima kasih” dari pemenang lelang;
  • Suami/Istri/anak pejabat memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri dari mitra bisnis istrinya/suaminya;
  • Seorang pejabat yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha di wilayahnya;
  • Seorang petugas perijinan memperoleh uang “terima kasih” dari pemohon ijin yang sudah dilayani.
  • Pemberian bantuan fasilitas kepada pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tertentu, seperti: Bantuan Perjalanan + penginapan, Honor-honor yang tinggi kepada pejabat-pejabat (walaupun dituangkan dalam SK yang resmi), Memberikan fasilitas Olah Raga (misal, Golf, dll); Memberikan hadiah pada event-event tertentu (misal, bingkisan hari raya, pernikahan, khitanan, dll).

       Pemberian Gratifikasi tersebut umumnya banyak memanfaatkan momen-momen ataupun peristiwa-peristiwa yang cukup baik, seperti : Pada hari-hari besar keagamaan (hadiah hari raya tertentu), hadiah perkawinan, hari ulang tahun, keuntungan bisnis, dan pengaruh jabatan.

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan Gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

(1).“Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi  tersebut  bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2). Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).

Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

      Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi. Pegawai Negeri dimaksud meliputi :

  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

       Sementara yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

      Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Dalam hal Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi karena kondisi tertentu seperti Gratifikasi tidak diterima secara langsung, tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi, penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi, dan adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak seperti dapat rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain, maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan Gratifikasi oleh pelapor.

        Adapun tata cara pelaporan penerimaan Gratifikasi menurut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, adalah sebagai berikut :

Pasal  2

  1. Pegawai   Negeri   atau   Penyelenggara  Negara   wajib   melaporkan   setiap penerimaan Gratifikasi  kepada  KPK apabila berhubungan dengan  jabatan dan  bertentangan dengan kewajiban atau  tugasnya selaku Pegawai  Negeri atau  Penyelenggara  Negara.
  2. Pelaporan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dilakukan  dalam  waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung sejak  langgal Gratifikasi diterima oleh Penerima  Gratifikasi dengan mengisi Formulir  Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 3

(1)     Penyampaian  Forrnulir  Pelaporan Gratifikasi  dilakukan  dengan cara:

  1. disampaikan    secara    langsung    ke    kantor    KPK    oleh     Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
  2. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh)  hari  kerja  sejak diterimanya  Gratifikasi;  atau
  3. melalui pos, e-mail, atau website KPK (online).

 

(2)  Apabila  dalam jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung  ke  kantor  KPK  atau   mengirimkannya  melalui  pos,  email,  atau website KPK (online).

(3)   Formulir  Pelaporan  Gratifikasi  dapat diperoleh di:

  1. Kantor KPK;
  2. Sekretariat UPG    atau   Tim/Satuan Tugas   yang   ditunjuk    oleh Pimpinan  instansi  tempat  Penerima  Gratifikasi  berdinas;  dan
  3. website KPK.

(4)  Penerima Gratilikasi atau orang yang  mendapat kuasa secara  tertulis, menyampaikan  Formulir  Pelaporan   Gratifikasi   yang   telah  diisi   lengkap dan  ditandatangani  kepada   KPK  melalui   cara penyampaian  sebagaimana diatur pada ayat (1)  dengan melampirkan  dokumen yang diperlukan.

(5)  UPG  atau Tim/Satuan  Tugas yang ditunjuk  wajib  meneruskan  Laporan Gratifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  kepada  KPK dalam  waktu  paling  lama    14   (empat   belas)   hari   kerja  sejak   Laporan Gratifikasi  diterima oleh  UPG atau Tim/Satuan Tugas.

Pasal 4

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi  tersebut

  1. diketahui sedang  dilakukan   penyelidikan,  penyidikan,   atau  penuntutan tindak pidana  korupsi;
  2. dilaporkan kepada  KPK   lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh  Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara;
  3. tidak dilaporkan secara lengkap; atau
  4. dilaporkan kepada KPK  oleh  Penerima  Gratifikasi  karena  adanya temuan dari pengawas internal  di instansi  tempat  Penerima  Gratifikasi  bertugas; dan/atau
  5. tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Laporan dan Penetapan Status Gratifikasi

       Adapun tata cara penanganan laporan dan penetapan status Gratifikasi menurut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, adalah sebagai berikut :

Penanganan Laporan Gratifikasi

Pasal  5

Setelah  menerima  Laporan  Gratifikasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat  (4),  KPK  melakukan  penanganan Laporan Gratifikasi  yang meliputi :

  1. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
  2. permintaan data dan keterangan kepada  pihak  terkait;
  3. analisis atas Laporan penerimaan  Gratifikasi; dan
  4. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

Pasal 6

(1)    Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf a dilakukan untuk memeriksa     kelengkapan  informasi yang termuat dalam Laporan Gratifikasi;

(2)     Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling kurang memuat informasi sebagai   berikut :

  1. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
  2. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara;
  3. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  4. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
  5. nilai Gratifikasi yang diterima.

(3) Apabila Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan memberitahukan   kepada Penerima  Gratifikasi  untuk melengkapi  Laporan Gratifikasi  paling lama  30  (tiga  puluh) hari sejak Gratifikasi diterirna.

(4)  Apabila Penerima Gratifikasi tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka KPK dapat tidak menindaklanjuti  penanganan  Laporan  Gratifikasi.

Pasal  7

  1. Permintaan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b  dilakukan apabila KPK memerlukan tambahan informasi dari pihak terkait lainnya.
  2. Permintaan data  dan keterangan disampaikan secara  tertulis  oleh  KPK  kepada  pihak   terkait melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  3. Keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan.

Pasal  8

  1. Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menelaah informasi yang diperoleh guna menentukan status kepemilikan Gratifikasi.
  2. Analisis Laporan Gratifikasi dilakukan dengan berlandaskan pada informasi yang  diperoleh dari  Laporan Gratifikasi, berita acara, dan/atau informasi lain yang relevan.

Pasal 9

  1. Dalam melakukan analisis Laporan Gratiftkasi, KPK berwenang melakukan koreksi atas nilai Gratifikasi yang disampaikan oleh Penerima Gratifikasi.
  2. Koreksi atas nilai Gratifikasi didasarkan pada harga pasar.
  3. Dalam hal harga pasar tidak diketahui, KPK dapat meminta pejabat atau lembaga  lain yang berwenang untuk melakukan penilaian.

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal  10

  1. Penetapan  status Gratifikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5 huruf d dilakukan paling lama 30  (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi  diterima oleh  Direktorat Gratifikasi  KPK secara Iengkap.

Pasal 10 A

  1. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan/atau Gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan.
  2. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penerima gratifikasinya bukan merupakan penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan untuk dan atas nama (a.n) Pimpinan.
  3. Deputi Pencegahan wajib menyampaikan tembusan penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai laporan kepada pimpinan.
  4. Deputi pencegahan wajib menyampaikan daftar ringkasan penetapan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan setiap 3 (tiga) bulan.
  5. Pimpinan bertanggugjawab atas penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10 B

Dalam hal laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti karena memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, KPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima Gratifikasi yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan untuk dan atas (a.n.) Pimpinan.

Pasal 11

  1. Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib   menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2)  kepada  Penerima  Gratifikasi  paling lambat 7 (tujuh)  hari kerja  terhitung sejak  tanggal ditetapkan.
  2. Penyerahan Surat Keputusan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan   dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Pasal 12

(1)  Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi  menjadi  milik Negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2)  kepada  Penerima  Gratifikasi.

(2)   KPK  memberitahukan  nilai   dan/ atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh  Penerima Gratifikasi kepada negara di dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada    KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan  cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)  hari  kerja  terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(4)  Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka  Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(5)   Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara  sebagai  berikut :

  1. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka  Penerima Gratifikasi menyetorkan  ke  rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
  2. apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan  kepada:
  • 1) Direktorat  Jenderal   Kekayaan   Negara   atau  Kantor Wilayah/Perwakilan   Direktorat  Jenderal   Kekayaan   Negara   di tempat barang berada  dengan   menyampaikan  bukti  penyerahan barang kepada KPK; atau
  • 2) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada  Penerima  Gratifikasi.

(6)    Dalam  hal  Gratifikasi  berbentuk  barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi  untuk  menyerahkan  uang  sebagai kompensasi  atas  barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat  Keputusan Pimpinan dengan  tata  cara  penyerahan sebagaimana  diatur pada ayat (5) huruf a.

(7)     Penerima Gratifikasi dapat menolak permintaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat  (6).

Pasal 13

Dalam  hal  Penerima  Gratifikasi  tidak   menyerahkan  Gratifikasi  yang   sudah ditetapkan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  ayat  (4)  maka  KPK dapat mengajukan   permintaan   kepada    Instansi   yang  berwenang   untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

  1. KPK wajib mengumumkan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara dalam  Berita Negara paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam setahun.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekapitulasi Surat  Keputusan  Pimpinan.

Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan.

       Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor B-1341/01-13/03/2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi, terdapat bentuk penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi :

  1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.  Penjelasan : Butir 3 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan.  UNtuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
  4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.  Penjelasan butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi ayng berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;
  11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.

      Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa hadiah langsung / undian, diskon/rabat, voucher atau point rewards, atau suvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan ke KPK.

Ancaman Hukuman bagi Pelaku Gratifikasi

     Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam hal ini menerima Gratifikasi dan hal tersebut tidak dilaporkan, maka Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan tindak pidana Korupsi. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi dijelaskan dalam Pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001. Unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

  1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
  2. Menerima Gratifikasi;
  3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  4. Penerimaan Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi.

Adapun bunyi dari pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Pasal 12B

(1.)  Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2)   Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima;
  3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan Gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
  4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

REFERENSI

Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor B-1341/01-13/03/2017 perihal pedoman dan batasan Gratifikasi