logo-responsive

KOMITMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS

KOMITMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS

Oleh Abdul Hamid*

 

          Masyarakat seringkali ketika berurusan dengan lembaga pemerintah maka akan terbenak dipikirannya adalah kesulitan birokrasi, prosedur yang berbelit belit ditambah tidak adanya penjelasan baku atau standar operasional prosedur. Terbayang betapa susahnya berurusan dengan instansi pemerintah seperti pengurusan administrasi kependudukan, pembuatan SIM dan perpanjangan STNK, serta urusan perizinan, peraturan dan hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Seringkali ada biaya tambahan ataupun biaya tidak resmi yang dibebankan kepada masyarakat. Hal tersebut adalah contoh bagian dari prilaku korupsi dan Untuk itulah perlu adanya perubahan pelayanan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. 

          Birokrasi tersebut di atas merupakan gambaran umum layanan pemerintahan terhadap masyarakat dari dahulu sampai saat ini. Upaya pemerintah untuk merubah cara pandang dan hukum dan budaya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan yang lebih baik sangat mendesak untuk dilakukan yaitu dengan mereformasi birokrasi. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 (Presiden Republik Indonesia, 2010) tentang Grand Design reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

        Tujuan utama dari reformasi birokrasi menginginkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk mengakselerasi tujuan tersebut, maka  setiap unit organisasi pemerintah harus membangun “Zona Integritas”. Upaya tersebut harus menyeluruh dari unsur semua ASN dimulai dari pimpinan sampai dengan unsur pelaksana yang menandatangi pakta integritas untuk bersama-sama mulai pembangunan

         Mendesaknya reformasi birokrasi harus segera dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, yang menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan program yang dibentuk baik untuk tingkat lokal maupun nasional. (Kementerian PAN RB RI, 2014)

        Melalui peraturan di atas titik tolak dari pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari komitmen suatu instansi pemerintah yang di dalamnya ada pimpinan dan semua SDM-nya. Penandatangan Pakta Integritas bagi seluruh ASN di awal tahun pelaksanaan anggaran di suatu instansi harus dilakukan sebagai bagian awal komitmen lembaga dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Namun dengan hanya Pakta Integritas dianggap dimulainya kesepakatan bahwa zona integritas belumlah cukup sebagai bagian penting dalam zona integritas.

        Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab. Berarti komitmen adalah pimpinan bersama dengan semua karyawannya dalam satu organisasi berikrar dan mengikat janji untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama.

Dalam kaitannya dengan komitmen membangun zona integritas, semua ASN yang terdiri pimpinan dan anggota lainnya dalam satu instansi pemerintah membuat janji yang ditandatangi di awal tahun kegiatan pelaksanaan untuk memastikan pelayanan dan bisnis yang akan dicapai bersih dari prilaku yang mengarah kepada unsur korupsi serta mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang diberlakukan.

Penandatangan Fakta integritas sebagai kontrak kerja suatu organisasi pemerintah sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi dan melayani dan bersih. Hampir semua instansi melakukan hal tersebut sebagai ditandainya organisasi tersebut siap melaksanakan zona integritas.

        Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi hingga saat ini antara lain, adanya peluang penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan yang akan merugikan masyarakat, bahkan menghadapi persaingan global yang semakin kompleks, serta berbagai tantangan lainnya. Untuk mewujudkan ASN/PNS yang mampu mengemban tugas sebagai abdi negara, reformasi aparatur perlu dilaksanakan secara terus-menerus, dan membuat inovasi pelayanan yang baik sebagai tujuan dari reformasi tersebut.

Menurut  (Tri Yuningsih, 2018) Ada lima prinsip yang harus berkaitan erat untuk dapat mewujudkan kepemerintahan bersih dan berwibawa, yaitu akuntabilitas (accountability), keterbukaan dan transparan (opennes and transparency), ketaatan pada aturan hukum, komitmen untuk kepentingan negara, dan komitmen mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

        Pertama akuntabilitas (accountability), jika dikaitkan dengan kinerja ASN adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN RI dan BPKP, 2000). Akuntabilitas dimaksud adalah berani terbuka terhadap tugas yang telah diberikan terutama kepada pimpinan instansi, serta mampu menunjukkan integritas dalam bekerja.  Semua ASN harus harus mempunyai komitmen untuk mampu mamahami tugas dan fungsinya masing-masing, karena akuntabilitas bukan saja hal pertanggungjawaban kinerja saja tetapi juga keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Kedua Keterbukaan dan transparan (opennes and transparency), dalam setiap pelayanan perlu adanya keterbukaan informasi terbuka seperti peraturan dan hukum atau kebijakan serta transparansi beban ataupun biaya yang harus harus disiapkan dan disediakan masyarakat. Berdasarkan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) Setiap layanan Instansi pemerintah, ASN harus memberikan informasi melalui layanan dengan prosedur yang jelas serta harus responsif terhadap keluhan dari masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatan keterbukaan pelayanan perlu adanya inovasi media layanan publik berbasis teknologi.

        Ketiga Ketaatan pada aturan hukum, berarti mengikuti atau sikap patuh kepada undang-undang, peraturan hukum, dan spesifikasi standar yang telah diatur oleh masing dari lembaga dan instansi pemerintah berwenang dalam suatu bidang tertentu. Bagi ASN kepatuhan sikap terhadap hukum tersebut menjadi nilai integritas yang dibentuk berdasarkan karakter yang memiliki kejujuran, mampu menjaga komitmen, dan berlaku konsisten. Untuk perlu untuk menumbuhkan budaya malu jika tidak mematuhi aturan, budaya tertib terhadap administrasi dan laporan bekerja, dan budaya bersih untuk tidak menerima sesuatu yang buukan menjadi aturan atau tidak sesuai aturan.

Keempat komitmen untuk kepentingan negara, komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara,  dan bukan kelompok atau individu. Walaupun ASN dibatasi jam bekerja 7,5 jam sehari dalam 5 hari kerja seminggu, namun ada tugas yang mengharuskan untuk bekerja lebih dari ketentuan tersebut. Kepentingan negara bukan hanya untuk memenuhi bekerja untuk digaji, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan jiwa nasionalisme

      Kelima komitmen mengikutsertakan masyarakat, ASN adalah bagian dari masyarakat, karena itu keduanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Karena itu hendaknya menjadika mereka sebagai unsur penting SDM yang dimiliki dengan mengikutsertakan mereka untuk berpartisipasi dalam mewujudkan reformasi dan birokrasi pada masing-masing pelayanan yang mereka akan dapatkan. Kontrol dari mereka menjadi acuan penting mendorong terwujudnya zona integritas yang menjamin wilayah/instansi tersebut bebas dari korupsi bahkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

         Integritas sebagai nilai yang tidak boleh hilang dari ASN adalah kunci dari komitmen bersama untuk menjadikan wilayah yang belum bersih, kurang akuntable dan berkinerja rendah menjadi bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, bekerja yang efektif dan efisien, serta menjamin pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Bahan Bacaan

  1. (2016). KBBI. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id
  2. Kementerian PAN RB RI. (2014). Permenpanrb No 52/2014 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas.
  3. LAN RI dan BPKP. (2000). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi SAKIP LAN RI. Jakarta: LAN RI.
  4. Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan presiden republik indonesia no. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025.
  5. Tri Yuningsih, D. (2018). Etika Administrasi Publik. (Cetakan I). Semarang: Program Studi Doktor Adminstrasi Publik Press FISIP-UDIP.
  6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

*) Penulis adalah Widyaiswara

Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin