logo-responsive

RAPAT KOORDINASI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANJARMASIN TAHUN 2018 DI HOTEL PLATINUM, BALIKPAPAN KALTIM

RAPAT KOORDINASI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANJARMASIN TAHUN 2018

HOTEL PLATINUM, BALIKPAPAN KALTIM, TANGGAL 12 s.d 15 PEBRUARI 2018

posted by yusmadi@bangyoes

Kegiatan Rapat Koordinasi Balai Diklat Keagamaan ( BDK ) Banjarmasin tahun ini dilaksanakan bertempat di Hotel Platinum Balikpapan Kalimantan Timur yang berlangsung mulai tanggal 12 sampai 15 Pebruari 2018.

Kegiatan ini diikuti oleh Unsur dari BDK Banjarmasin, Kanwil Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta Kegiatan yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh panitia Pelaksana dari BDK Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh bapak Saifullah, beliau menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan, anggaran, tujuan dan hal – hal lainnya menyangkut pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi  ini. Rapat Koordinasi kali ini mengusung tema “ INOVASI KEDIKLATAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI “

Selanjutnya sambutan diberikan oleh Kakanwil Kementerian Agama Kementerian Agama Bapak Drs. H. Sofyan Noor, M. Si, beliau mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang mengikuti Rapat koordinasi di balikpapan kalimantan Timur ini.

Acara Rapat Koordinasi BDK Banjarmasin dan diikuti oleh perwakilan dari Kanwil kemenag Propinsi Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI bapak Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D.

Pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi ini ditandai dengan pemukulan Gong oleh Kabalitbang dan Diklat kemenag RI didampingi oleh Kakanwil Kemenag Propinsi Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara sebagai tanda bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini secara resmi dibuka

Rapat Koordinasi ini dimulai dengan penyampaian materi pertama oleh Kakanwil kementerian Agama propinsi Kalimantan Timur Drs. H. Sofyan Noor, M.Si, materi yang beliau sampaikan adalah “ Membangun Citra Aparatur Sipil Negara Dengan Menciptakan Zona Integritas Melalui Pendidikan Dan Pelatihan ( Makalah Informatif ) “

Dalam materinya beliau menyampaikan Dasar Hukum Reformasi Birokrasi ( RB ) yaitu peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir ( Mind Set ) dan Budaya Kerja ( Culture Set ). Hal tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ) Nomor 39 tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA, dalam hal ini diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ( dinyatakan sebagai salah satu area dari 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh kementerian / lembaga dan pemerintah Daerah ). Hal ini juga menjadi pendorong percepatan Reformasi Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design

Beliau dalam materinya juga memaparkan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu “ Terciptanya perubahan Pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil ( outcome ) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menuju sasaran tersebut maka sebelumnya harus dilakukan identifikasi masalah – masalah menyangkut kerja dan kinerja aparatur negara sebagai dasar perencanaan pengambilan kebijakan menyangkut Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

Peranan Balai Diklat diperlukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan aparatur negara agar dapat meningkatkan keahlian, kemampuan, dan keterampilan sehingga dapat mewujudkan aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing – masing baik itu untuk Diklat kepemimpinan, teknis, dan Fungsional

Pada akhir materinya beliau menyampaikan beberapa saran dan harapan yaitu  :

  • Dilakukan pembaharuan sistem kediklatan guna peningkatan kualitas penyelenggaraan secara berkelanjutan ( never ending process )
  • Komitmen yang kuat dari pengelola, penyelenggara, dan widyaiswara untuk melakukan pembaharuan
  • Adanya pemetaan yang proporsional dalam proses kediklatan, berorientasi penyelenggaraan diklat yang berbasis kompetensi

 

Pada Sesi selanjutnya pada kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah penyampaian materi oleh Kepala Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Bapak Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D, beliau membawakan materi “ ARAH DAN KEBIJAKAN REVITALISASI LEMBAGA DIKLAT”

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 11, tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan Pasal 70 yang menyebutkan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui diklat, seminar, kursus, dan lain – lain.

Selain itu Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, pada paragraf umum pasal 203 disebutkan bahwa :

(3)       Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan

(4)       Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun

Maka peran Badan Litbang dan Diklat sebagaimana BDK Banjarmasin menjadi sangat penting peranannya dalam mengemban, melaksanakan, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan agenda dan amanah dari UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tersebut diatas dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang mempunyai 3 sasaran yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan punlik yang berkualitas.

Mengingat demikian strategisnya peran dan fungsi diklat, maka Pusdiklat / Balai Diklat harus lebih kuat dan profesional.

Para peserta diklat tampak serius mendengarkan dan menyimak penyampaian materi oleh Kepala Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Bapak Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D

Beliau memaparkan bahwa Peta Jalan Revitalisasi Lembaga Diklat adalah melalui  :

  • Seluruh pengelola harus memilki sertifikat MOT
  • Seluruh penyelenggaraan harus memilki sertifikat TOC
  • Sertifikasi mengajar bagi widyaiswara pada setiap jenis dan jenjang diklat
  • Terlaksananya proses penjaminan mutu diklat secara optimal
  • Terakreditasinya seluruh jenis dan jenjang dan jenjang diklat administrasi
  • Tersedianya data dan informasi dampak diklat terhadap peningklatan kinerja
  • Pemenuhan sarana prasarana diklat ( asrama, lab, ruang kelas )
  • Pemenuhan kebutuhan manajemen diklat berbasis IT ( SIMDIKLAT )

Pada hari berikutnya sesi penyampaian materi diberikan oleh Kepala Balai Diklat keagamaan Banjarmasin Bapak H. Humaidi. Beliau menyampaikan position paper mengenai Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi ( RB ) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien agar dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, dengan kata lain Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Target capaian yang ingin diraih Reformasi Birokrasi sesuai Perpres Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design RB yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik.

Akselerasi pencapaian sasaran maka dirasa perlu membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan. Untuk itu perlu dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Kepala BDK Banjarmasin juga menyampaikan prestasi kementerian Agama yang mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai kementerian terbaik dalam bidang sistem pengendalian gratifikasi dan bidang tingkat kepatuhan terhadap LHKPN

Beliau juga menyampaikan cakupan wilayah kerja BDK Banjamasin yang meliputi Kanwil propinsi dan Kankemenag se Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara, UPT Embarkasi Haji Kalsel dan kaltim, UIN , IAIN, STAKN, dan STAHN.

Pada akhirnya harapan dari inovasi yang dilaksanakan BDK Banjarmasi dalam pelaksanaan tugasnya dibidang diklat ini adalah Terciptanya ASN Kementerian Agama di kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara yang berinovasi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani

Pada sesi selanjutnya Kepala PKP2A III LAN Samarinda Kalimantan Timur Bapak Dr. Mariman  Darto, SE, Msi dengan materi Inovasi Kediklatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih : Pengalaman PKP2A III LAN, dan didampingi oleh Bp. Samadi sebagai Moderator. Pada awal penyampaian beliau mengutip beberapa ungkapan yang disampaikan oleh beberapa tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, Reinald Kasali, Stepen Elop, dan Pter F Drucker menyangkut motivasi, organisasi, dan falsafah dalam hidup yang berguna untukmemotivasi seseorang

Kerangka konsep yang ingin diwujudkan sesuai Kemenpan Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas ( ZI ) menuju unit kerja WBK ( unit kerja yang mampu mencegah KKN ) dan WBBM ( unit kerja yang mampu mencegah KKN dan memberikan pelayanan publik berkualitas ) dilingklungan instansi Pemerintah

Penilaian Zona Integritas meliputi Unsur Pengungkit ( 60 % ) yaitu Manajemen Perubahan, manajemen SDM, Pelayanan Publik, Tata laksana, dan Pengawasan dan Unsur Hasil ( 40 % ) yang meliputi pemerintah bersih dan bebas KKN dan Kualitas pelayanan Publik

Selain itu beliau juga menyampaikan beberapa pengalaman yang sudah diterapkan oleh PKP2A III LAN Samarinda kalimantan Timur dalam rangka pembangunan ZI untuk menuju unit kerja WBK dan WBBM sebagai bahan perbandingan dalam rangka langkah – langkah kedepan untuk Reformasi Birokrasi di lingkup BDK Banjarmasin.

Setelah penyampaian materi dari Kepala PKP2A III LAN Samarinda kalimantan Timur, maka siang harinya dilakukan pembagian komisi- komisi yang membahas tentang Evaluasi, Rencana pelaksanaan 2018, dan rancangan perencanaan tahun 2019

Pada malam harinya dilakukan sidang pleno komisi – komisi. Adapun hasil singa pleno komisi – komisi tersebut diserahkan

Pada hari rabu tanggal 14 Pebruari 2018 penyampaian Materi berikutnya disampaikan oleh Kapusdiklat Tenaga Administrasi Bp. Sairoji.

Berikutnya dilakukan penyerahan hasil sidang pleno komisi – komisi A, B, dan C yang dilakukan malam sebelumnya oleh perwakilan peserta dari Kalimantan Timur dan diterima langsung oleh Kepala BDK Banjarmasin Bp. H. Humaidi

Materi terakhir pada kegiatan Rapat koordinasi BDK Banjarmasin kali ini disampaikan oleh Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Dr. H. Mahsusi, MM.

Materi yang beliau sampaikan adalah Pengendalian Mutu Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Beliau memulai paparan tentang masalah – masalah menyangkut diklat tenaga teknis antara lain Analisis Kebutuhan, Pemerataan Kesempatan, Tingkat kualitas, Kepesertaan, dan pemanfaatan Alumni.

Ruang lingkup pengendalian mutu diklat adalah Analisis Kebutuhan Diklat, Perencanaan Diklat, penyelenggaraan Diklat, dan Evaluasi Diklat. Area Mutu meliputi Penjaminan Mutu, Pengendalian Mutu, dan Peningkatan Mutu

Sasaran yang diikutkan diklat meliputi PNS Kemenag, Honorer kemenag, Unsur masyarakat pada tusi kemenag, PNS Non Kemenag bekerja pada tusi kemenag

Arah Pengembangan Mutu diklat adalah adalah Pengembangan Kurikulum diklat, Diklat berdasarkan ADK, Pemerataan sasaran diklat, optimalisasi Simdiklat, Diklat berdasarkan skala prioritas, Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Diklat, dan Penyelenggaraan diklat ungggulan

Pada akhirnya Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Dr. H. Mahsusi, MM menyampaikan harapan yang ingin dicapai adalah mewujudkan SDM aparatur kompeten dan profesional, yang dapat mendongkrak kinerja Kementerian Agama secara simultan dan signifikan.

Sebelum penutupan Rakor ini, Sekertaris Inspektorat Kemenag RI Bp. Muhammad Tambrin memberikan sambutannya. Beliau menyampaikan bahwa inspektorat kemenag RI siap membantu, bekerja sama, dan bersinergi dengan BDK Banjarmasin, Kanwil Kemenag propinsi, dan kemenag Kabupaten / kota seluruh Indonesia untuk mengawal penggunaan anggaran, pelaksanaan program kegiatan, dan hal hal lainnya menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi kemenag di daerah agar tidak melanggar atau salah aturan. Dan semoga kemenag diseluruh Indonesia mampu mewujudkan Zona Integritas yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Penutupan Kegiatan Rapat Koordinasi Balai Diklat Banjarmasin di Hotel Paltinum Balikpapan Kalimantan Timur mulai tanggal 12 s.d 15 Pebruari 2018 ini oleh Kepala BDK Banjarmasin Bp. H. Humaidi. Beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada seluruh peserta yang mengikuti Rakor ini yang merupakan perwakilan dari Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara atas segala kerjasama, kontribusi, dan masukan – masukan yang sangat berguna dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan BDK Banjarmasin dimasa yang akan datang